Viral video Negara Rakyat Nusantara mau bubarkan NKRI, ini faktanya


Kemunculan berbagai macam bentuk kerajaan-kerjaan baru-baru ini cukup menyita perhatian publik, dimulai saat adanya Keraton Agung Sejagat yang medeklarasikan kemunculannya hingga rajanya di tangkap oleh pihak kepolisian dan Sunda Empire yang masih dalam pengusutan. kembali muncul video Negara Rakyat Nusantara yang tersebar di media sosial, dalam video tersebut terdapat pernyataan sikap yang menginginkan agar NKRI dibubarkan karena alasan-alasan tertentu.

Dalam video tersebut pernyataan sikap di bacakan oleh Yudi Syamhudi Suyudi yang mengaku sebagai Presiden dalam deklarasi Negara Rakyat Nusantara di Jakarta. Dalam video berdurasi 11 menit 57 detik itu, Yudi Syamhudi Suyuti yang mengklaim sebagai presiden Negara Rakyat Nusantara mendesak agar NKRI segera dibubarkan. "Kondisi NKRI sudah membusuk, dengan kondisi itu mau tidak mau dengan pikiran yang jernih dan hati yang besar kita harus merelakan membubarkan NKRI," kata Yudi di hadapan para pengikutnya.

Faktanya, video tersebut merupakan video yang sudah lama terjadi dan di upload di akun Youtube-nya pada 27 Oktober 2015. Namun, karena kasus Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire yang heboh belakangan ini, video tersebut menjadi viral.

Pengamat Sosial UI, Devie Rahmawati kepada KompasTV mengatakan munculnya fenomena kerajaan fiktif ini memang bisa disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ternyata ini ada kaitannya dengan kekecewaan terhadap pemerintah atau otoritas tertinggi di negara tersebut," kata Devie.

Menurut Edo, sapaan dari Reinardo Sinaga, Ketua Umum HCC Kalbar. nama Yudi Syamhudi Suyuti juga tak asing. Di salah satu website yang mendata kualitas calon legislatif (caleg). nama Yudi disebut sebagai caleg daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

ketika video itu disebarkan kembali dengan narasi yang mengaitkan hebohnya kerajaan fiktif, maka masuk kategori Misleading Content atau konten yang menyesatkan. Yang artinya konten tersebut bisa mengarah kepada tafsir yang salah dan bisa mengecoh atau menggiring opini publik," tegas Edo.